GOLPUT itu pilihan

Pemilu Legislatif akan digelar 9 April 2009 nanti, 30 hari lagi, tepat 6 hari setelah ulang tahun saya. Hehehe, gak penting banget nih disebut-sebut). Tidak lama lagi memang. Makin dekatnya batas waktu kampanye harus berakhir, semakin gencar dan getol sepertinya mereka, para caleg mempromosikan dan “menjual”dirinya. Bukan soal caleg dan kampanyenya yang mau saya bicarakan kali ini. Saya ingin bersuara mengenai fenomena golput/golongan putih.

Fenomena Golput sudah lazim terdengar sejak dulu. Sebuah golongan yang menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu kandidat, maupun parpol. Kalau menurut saya sih, golput ataupun tidak, itu merupakan hak. Bukankah kita sering mendengar sebuah istilah/frase: hak pilih dan bukan kewajiban memilih? Dari SD pun kita sudah mengetahui bahwa menggunakan hak pilih dalam Pemilu merupakan hak seorang warga negara yang telah memenuhi kriteria pemilih. Sekali lagi hak, bukan kewajiban. Hak itu terserah kita, mau kita gunakan atau tidak hak kita. Sedangkan kalau kewajiban hukumnya harus dilakukan.

Dengan adanya fenomena fatwa haram bagi golput, berarti ada proses penggeseran yang cukup mendasar. Dari hak warga negara, menjadi kewajiban warga negara. Haram, berarti dosa apabila dilakukan. Apakah manusia maupun sekelompok manusia bisa memberikan dan menjustifikasi sebuah dosa bagi orang lain? Bukankah itu adalah kuasa Tuhan? Karena yang mengeluarkan fatwa adalah MUI, maka fatwa ini hanya mengikat umat Muslim saja. Bagaimana dengan umat agama lain? Koq aneh ya, menurut saya. Sebuah tindakan politis warga negara dikaitkan dengan spiritualitas mereka.

Ada beberapa penyebab Golput menurut saya, a.l:

1. Bisa saja karena mereka sudah apatis terhadap proses sirkulasi elit poltik yang siapapun itu dan parpol apapun itu yang terpilih, mereka sudah pesimis kandidat/parpol terpilih bisa memperbaiki kualitas kehidupan rakyat Indonesia.

2. Sebuah reaksi atas ketidakpuasan dan ketidakpercayaan pada sebuah sistem dan mekanisme elektoral yang merupakan jalan menuju sirkulasi elit (politik).

3. Orang-orang yang buta akan politik, baik tentang sistem maupun proses sirkulasi elitnya, yang mana hal itu menjadikan mereka pasrah, siapapun yang terpilih menjadi elit politik di negara mereka.

Bila memutuskan untuk menggunakan hak pilih untuk Pemilu nanti baik legislatif maupun pilpres, pilihlah caleg/parpol/capres&cawapres yang menawarkan keberlanjutan komunikasi politik dengan konstituen dan pemilihnya pasca pemilu, karena dengan begitu kita bisa dengan mudah melakukan control politik dan mengartikulasikan kepentingan kita, rakyat, agar disuarakan di lembaga legislatif sehingga bisa digodhog untuk kemudian menghasilkan sebuah kebijakan (mekanisme sistem politik Gabriel Almond). Dan, jangan pilih kandidat/parpol yang hanya melakukan komunikasi politik untuk memperoleh suara pra pemilu saja, karena bisa dipastikan akan “terputusnya” mata rantai sistem politik, karena kita hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara saja. “Habis manis sepah dibuang”.

Kembali lagi pada kita masing-masing, yang sudah dewasa dan bijak dalam menentukan sikap. So, jangan sampai kita salah pilih kandidat/parpol. Lakukan analisis/riset kecil-kecilan ataupun pertimbangkan masak-masak sebelum menentukan pilihan, kalau kita tidak mau menyesal.

" Siapapun Presidennya.."

Sudah lama saya selalu menyatakan kalimat bahwa “ siapapun yang jadi presiden saat ini pasti akan mengalami kemumetan yang luar biasa kurang lebih seperti yang dialami pak SBY saat ini..”

Banyak saya dengar suara-suara yang menghujat SBY, bla3x, lebih baik jaman orde baru lah.., pemerintahan SBY tidak menunjukkan hasil kerja yang memuaskan lah, dsb.. Saya tidak sedikitpun bermaksud membela Pak SBY, tetapi saya berusaha menelaah kinerja kabinetnya secara berimbang dan fair. Kita jangan hanya melihat kekurangan2nya saja. Tetapi kita juga harus menghargai apa2 saja kemajuan dan nilai plus yang sudah dilakukan dan diperoleh oleh SBY cs. Memimpin Negara, mengakomodasi dan mengagregasi pendapat serta kepentingan dua ratus juta lebih rakyat tentu tidak mudah. Apalagi dia menjabat saat Negara ini sudah dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Dia mewarisi permasalahan dari rezim presiden yang lalu2, Alm. Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur dan Megawati. Contoh konkritnya, masalah utang luar negeri yang gile bener angkanya, diwariskan oleh mendiang Soeharto, yang sampai sekarang masih belum disadari oleh sebagian rakyat Indonesia. Kenaikan BBM yang bombastis pada awal pemerintahan Sby adalah warisan yang harus dia tanggung atas kesepakatan yang dibuat pemerintahan Megawati di akhir masa jabatannya dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia yang gila2an. Ibarat pepatah orang Jawa: “Ora melu mangan nongko nanging melu gupak pulute” (tidak ikut makan nangk tapi ikut kena getahnya). Saya tahu benar hal ini karena saya melakukan riset resolusi konflik distribusi Subsidi/Bantuan Langsung Tunai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (skripsi saya). Pemerintahan SBY tidak punya pilihan lain untuk mengurangi subsidi BBM (menaikkan harga BBM bahasa populernya), tetapi dia memiliki program kompensasi melalui BLT/SLT tsb. Meski masih ada banyak kekurangan juga pada teknis implementasinya, Karena sepertinya program kompensasi tsb belum cukup matang untuk bisa dijalankan. "Niate apik nanging kesusu, kurang mateng rembuge.."

Dan entah siapapun yang akan maju mencalonkan diri menjadi RI I 2009 nanti, saya yakin orang tsb juga akan menghadapi masalah2 dan pekerjaan2 yang sama beratnya dengan yang dialami Pak SBY saat ini. Amien Rais, Wiranto, Megawati, SBY (lagi), Gus Dur, bahkan jika Sinuhun HB X maju pun, nantinya akan menghadapi persoalan2 bangsa yang tengah dihadapi SBY cs saat ini. Maka, mulailah untuk para calon untuk memetakan permasalahan bangsa dan menelaah lebih lanjut mengenai strategi penyelenggaraan Negara ke depan, seandaianya salah satu dari anda terpilih, agar tidak terjebak pada kesalahan2 masa lalu, dan dapat menuntun bangsa Negara ini ke kondisi yang lebih sejahtera lahir batin kedepannya.

Dari pribadi saya sebagai rakyat Ngayogyakarta Hadingingrat, mending Sinuhun ndak usah njago aja, meskipun punya kans yang cukup besar secara politis. Nanti ndhak malah klera-kleru, wibawa jatuh, terjadi delegitimasi rakyat jogja dan Jogja pasti akan kehilangan figur seorang Raja yang mengayomi.. Mending UU keistimewaan DIY segera ditetapkan dengan menetapkan bahwa Gubernur DIY adalah Sultan HB dan Wakil Gubernur adalah Sri Paduka Pakualam begitu dan seterusnya, tanpa melalui Pilkada. Karena itulah ciri utama keistimewaan DIY.. “jangan diganggu gugat..” Toh tidak dengan Pilkada pun, Jogja sudah aman, tenteram dan damai. Dan dana yang akan dianggarkan untuk Pilkada DIY bila akhirnya batal, malah bisa mengurangi defisit APBN dan mengurangi utang luar negeri. “Tull gak kawan-kawan?”

Kita lihat tahun depan, siapa yang akan terpilih untuk memimpin negara kita tercinta ini.. Jangan hanya dikritisi, tetapi juga disupport dan dihargai... Pokoke Presiden nanti harus memegang filosofi "Ojo rumongso biso, nanging bisoo rumongso..." (Jangan merasa bisa tetapi bisalah merasa)..

Jakarta Ohh Jakarta..

Akhir-akhir ini, banyak departemen-departemen yang dipimpin para menteri kita melakukan rekrutmen CPNS. Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Kehutanan, Sekretariat Negara, de es be... Mmm, lumayan menggiurkan bukan? Gaji tetap tiap bulan, plus tunjangan-tunjangan, masih ditambah dana pensiun untuk jaminan hari tua serasa membuai angan-angan setiap orang untuk menjajal kesempatan ini. Tetapi alangkah sayangnya, tes seleksi rekrutmen dilaksanakan secara terpusat, di ibukota DKI Jakarta (kecuali Depdagri, testnya di IPDN Jatinangor). Tidak hanya departemen, bank-bank pemerintah maupun swasta dan berbagai perusahaan juga setali tiga uang. Tidak hanya tempat test, malah banyak rekrutmen dengan penempatan Jakarta. Sekali lagi Jakarta.. Sekali lagi, bisa dapet piring cantik nih.. Hehehe..

Masih jadi pertanyaan yang cukup menggelitik,.kenapa juga Jakarta lagi Jakarta lagi..?! Kota dengan living cost dan social cost yang tinggi, penuh dengan hal-hal yang bisa bikin stress seperti; kemacetan, polusi, kriminalitas dan kepadatan penduduk (yang hari demi hari koq sepertinya semakin parah aja) sepertinya sangat tidak kondusif untuk dijadikan tempat tes seleksi CPNS bagi seluruh generasi intelektual kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.. Kenapa tidak ada kebijakan rekrutmen dengan asas keadilan..?! Kenapa juga tidak dibuat sistem seperti audisi Indonesian Idol yang di selenggarakan di beberapa kota yang cukup bisa merepresentasikan potensi-potensi di tingkat lokal (macam kita-kita ini.. ;p). Kalau mau negative thinking, mungkin ada bias isu otonomi daerah yang ujung-ujungnya menimbulkan “kekhawatiran” manajemen pendanaan rekrutmen (takut dijadiin obyekan orang daerah kah??). Males banget yaa orang-orang atas (baca:pusat) itu? Males ke bawah (baca:daerah).. Padahal yang di bawah banyak potensi unggulnya juga lho.. Tapi, kalau mau positive thinking, mungkin alasan anggaran terbatas dan efisiensi anggaran bisa dikedepankan. Yah,kalau boleh meminjam istilahnya Kid Rock, “ only God know why.. “ geetoo..

Seperti yang sudah kita pahami luar kepala, bahwa Jakarta sangat terkenal dengan kepadatan penduduknya. Menurut data terakhir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Juni 2007 saja, penduduk DKI Jakarta sudah menembus angka 7.552.444 jiwa. Tapi kenapa juga masih mau nambah-nambah jumlah penduduk dengan sistem dan pola rekrutmen karyawan/pegawai seperti itu.. Pemerintah dan para penguasa kita seolah menafikkan hal ini. Terkesan tidak konsisten dengan usahanya selama ini untuk membatasi jumlah pendatang ke ibukota ini. Kurang koordinasi kah, atau tidak ada komunikasi dan kerjasama kah? Nah, malah bikin mumet kan?? Dengan pola rekrutmen dan penempatan kerja terpusat (di Jakarta), sepertinya malah menambah permasalahan yang sudah ada. Para pencaker (pencari kerja) akan berduyun-duyun datang ke Jakarta. Dan tidak mustahil mereka yang gagal pada suatu proses rekrutmen/ seleksi akan stay di Jakarta untuk menjajal di lain tempat. Nah, apa tidak terpikirkan hal semacam ini? Dengan pembiaran-pembiaran semacam ini, jelaslah Jakarta makin sumpek, macet, padet bin ruwet.

Biang dari permasalahan ini semua ada pada superioritas dan keangkuhan Jakarta yang “dibentuk” menjadi sentral kegiatan segala bidang demi mempermudah ‘Kontrol” (by “You know Who”, since several decade ago). Jakarta jadi pusat pembangunan. Semua fasilitas dan infrastruktur yang menunjang investasi di segala bidang bercokol di kota ini. Ya, karena Jakarta punya segalanya. Jelaslah ini yang membuat para investor tergiur untuk melakukan deversifikasi investasi di kota ini. Lalu bagaimana solusi yang pas? Razia KTP, operasi yustisi, transmigrasi, rumah susun atau bagaimana Pak? Bu? Mungkin selama ini sudah ada banyak program pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi DKI Jakarta dalam mengelola masalah ini, hanya mungkin kurang “terdengar” gaungnya dan efeknya hanya sesaat saja. Kalau mau adil, ada dua poin utama yang perlu diperhatikan dan direalisasikan untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di Jakarta: Pertama, Distribusi kapital secara umum ke seluruh wilayah Indonesia, secara adil, konsisten dan berkelanjutan (pemerataan pembangunan di segala bidang/sektor). Jangan kondisikan Jakarta sebagai pusat aktifitas (dan investasi) segala macam bidang, karena itu yang akan selalu menjadi magnet bagi para pendatang. Kedua, Distribusi penduduk Jakarta (bukan asli Jakarta/pendatang) yang tidak produktif dan tidak berkontribusi positif, untuk bertransmigrasi ke daerah-daerah jarang penduduk, misalnya Papua, itung-itung untuk menetralisir polusi yang telah mereka hirup bertahun-tahun.. (Hehehe, make sense juga!!).

Tentu saja untuk merealisasikannya sangatlah tidak mudah. Ini perlu perhatian lebih dan kerjasama yang sinergis dari para penguasa/pemerintah pusat, pemprop DKI Jakarta dengan pemerintah lokal untuk menciptakan situasi kondusif agar faktor-faktor produksi dan investasi bisa ‘hidup’ di daerah-daerah. Sekali lagi agar tercipta pemerataan pembangunan di segala bidang dan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” (walah-walah malah kayak kampanye.. Hehehe..).

Mari kita support dan we'll see..